• Mei 30, 2024

Kejagung Bakal Bebankan Kerugian Negara Rp 300 T kepada Para Tersangka Korupsi Timah

Kejaksaan Agung akan membebankan kerugian negara senilai Rp 300 triliun akan dibebankan kepada para tersangka korupsi timah. Keputusan ini adalah hasil ekspos penyidik kepada kasus ini. Jaksa Agung Muda Tindak Pindana Korupsi (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, berdasarkan hasil ekspos semestinya kerugian negara ini ditanggung oleh PT Timah karena kerusakan ekosistem berada di dalam kawasan perusahaan tersebut.

Sehingga kewajiban ini menempel ada di PT Timah,” ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5/2024). Namun, sesudah diselidiki terbukti PT Timah selama mengerjakan bisnisnya tidak pernah berjalan mulus. Sebab perusahaan plat merah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap kali merugi.

“Apakah kita berlapang dada apakah demo spaceman PT Timah ini akan membayar sebesar ini? Walaupun PT Timah yang kita kenal juga nggak pernah untung, rugi terus,” ungkap Febrie.

Sebab kondisi itulah, Febrie membeberkan dikala progres ekspose penyidik sepakat untuk membebankan kerugian negara yang dimunculkan kepada semua pihak penerima dari keuntungan hasil korupsi timah dalam perkara tersebut.

“Jadi siapa yang makan uang timah ini? Hasilnya langkah penyidik, ini semestinya dibebani kepada mereka yang menikmati timah hasil mufakat jahat tadi. Nah itu kaprah-kaprah bagaimana kita meyakini oh ini semestinya memang dipenuhi,” tegas ia.

Konsentrasi Pulihkan Kerugian Negara
Dengan kerugian yang sangat besar itulah, Kejagung dikala ini juga sedang konsentrasi melalui jeratan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memulihkan kerugian negara Rp300 triliun tersebut.

“Kewajiban bagi penyidik bagaimana ini bisa mengembalikan kerugian yang telah terjadi. Oleh karena itu ini ada korelasi dengan TPPU,” ujar Febrie.

Menurutnya, penyidik dikala ini masih memburu aset-aset yang dimiliki para tersangka. Termasuk properti yang diaplikasikan dikala mengerjakan tindak pidana untuk nantinya disita oleh penyidik.

“Penyidik dalam mencarikan aset kecuali memakai tipikor untuk lihat hasil kejahtan ada di mana dan bisa ditarik. Apa alat yang diaplikasikan seperti smelter disita. Ini bukan hasil kejahatan, ini sebagai alat yang diaplikasikan untuk lakukan kejahatan,” ungkapnya.

“Ini semua sedang dihimpun dan regu kita masih bekerja akan kita lakukan penyitaan dengan pintunya TPPU, dan ini langsung akan kita gelar sebagaimana pak JA sampaikan mudah-mudahan ini akan maksimal mengerjakan pengamanan dalam penyitaan aset,” tambah Febrie.

Kawasan Menjadi Rusak
Pakar lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo membeberkan dampak korupsi ini, kawasan Bangka Belitung telah mengalami kerusakan lingkungan pada zona-zona yang menjadi lokasi pertambangan timah.

Kerusakan itu telah dipastikan dari hasil uji laboratorium kepada sampel-sampel tanah sampai vegetasi yang diambil dari lokasi pertambangan.

“Sesudah ada hasil analitik laboratorium, berdasarkan hasil sampel yang kita ambil, karenanya dipastikan kawasan tersebut telah rusak,” ujar Bambang.

Dari situlah didapatkan angka sebesar Rp271,6 triliun pantas indikator dan parameter yang terang. Oleh karenanya Bambang menyangkal jika poin Rp271,6 triliun disebut sebagai potensi kerugian semata atau potensial loss.

“Segala itu dievaluasi, tidak disangka-kaprah dan parameternya telah terang, dan sehingga tidak ada istilah potensial loss, itu adalah betul-betul sempurna loss. Jadi ada ekologis yang terganggu, kemudian yang kedua adalah ekonomi lingkungan yang rusak, dan yang ketiga itu adalah pemulihan yang semestinya dilakukan,” terang ia.

Pasalnya, Bambang menyebut jika tidak terjadi kerusakan karenanya negara bia mendapatkan keuntungan baik dari segi keuangan ataupun lingkungan. Namun dampak korupsi ini, negara pun semestinya memikirkan pemulihan lahan yang tidak sedikit.

“Bila tidak dipulihkan tanggung jawab siapa, dari investigasi yang ada apa saja alasannya PT Timah semestinya tanggung jawab kepada apa yang terjadi,” pungkasnya.